Demokrasi Dan tantanggannya

gambar (rmoljabar.com)

Dunia dalam masa ketidakpastian, virus Covid -- 19 menyebakan dunia dalam keadaan tidak keseimbangan , sehingga ini berdampak pada segala lini, ekonomi, budaya, social dan Politik. 

Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk menghentikan virus yang penyebarannya begitu massif di tengah -- tengah masyarakat. Data terakhir terkonfirmasi 252,923 kasus covid 19, 58,788 dirawat, 9,837 meninggal, 187,298 sembuh (Data Kompas  pada tanggal 22 Sep 2020)

Di masa pandemic ini Indonesia menyelengarakan Pemilu serentak yang di laksanakan di 270 Daerah (9 Provinsi, 37 Kota,  224 Kabupaten), pada awalnya pelaksanaan pemilu ini di bulan April kemudian di tunda pada 23 september dan akibat penyebaran Covid-19 semakin massif pemugutan suara di tunda ke 9 desember.

Ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat dalam melaksanakn demokrasi mengapa tidak Demokrasi politik itu harus beriringan dengan demokrasi medis, yang perlu kita maknai bukan hanya soal kedaulatan dalam poltik tetapi juga kedaultan untuk tetap sehat. Mampukah kita melewati tantangan ini, di era dewasa ini begitu banyak tantangan yang di hadapi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dan bagaimana kita memaknai musuh-musuh demokrasi di era global ini ?

Sejarah Demokrasi

Abad ke 5 SM dimana zaman Polis (Negara/kota) Athena memaknai demokrasi ialah sistem politik di mana pemerintahan berasal dari rakyat. Pilihan Polis Athena untuk memerintah dirinya sendiri begitu unik. 

Dikelilingi  Polis -- Pois lain yang memerintah dengan sistem Aristokrasi (keluarga bagsawan memerintah secara turun temurun) lebih sering Polis di perintah oleh sistem Oligarki (sekelompok kecil orang yang berpengaruh/kaya). Ada juga polis di perintah oleh Tiran (seorang yang merebut kekuasaan dan memerintah secara sendirian).

Demokrasi Polis Athena menjunjung tinggi kebebasan dari warga Negara, kesetaraan, menjadikan Hukum sebagai kedaultan untuk mengatur warga Negara dan merotasi penguasa secara regular melalui pemilihan umum.  

Setyo wibowo mengungkapkan bahwa kebebasan polis Athena ialah kebebasan (kemandirian) politik  terkait erat dengan kemandirian ekonomi.  

Namun pilihan Polis Athena dengan memilih sistem demokrasi tidak berumur panjang saat raja makedonia Philippos (ayah Alexander Agung) menyerbu dan mengalahkan Polis Athena, kemenangan yang di dapatkan Raja Makedonia dan berhasil menguasai Polis Athena  maka demokrasi di polis Athena pun berakhir di sekitaran tahun 320-an SM. 

Tentu saja demokrasi secara periodic hidup -- mati, lalu kemudian kebangkitan Demokrasi di tandai dengan semangat Marthin Luther dan para filsuf lainnya untuk terlepas dari zaman kegelapan di sekitaran abad ke 15 lalu kemudian berakhir lagi dan bangkit kemudian di Negara modern Amerika

Tantangan Demokrasi

Demokrasi dewasa ini sudah mencapai tahap yang terbaik di antara sistem-sistem yang lain, namun ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang perlu di hadapi rakyat dalam berdemokrasi saat ini. Sebut saja bagaimana demokrasi hari ini melahirkan Oligarki dalam Politik ekonomi.

Oligarki secara etimologi berasal dari yunani kuno yaitu Oligarchia yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu Oligoi yang artinya sedikit dan Arkhein yang artinya memerintah (Jeffry A. Winters: 2011). 

Sehingga bisa di artikan oligarki adalah Pemerintahan yang di jalankan segelintir/sekelompok orang. Jika monarki melahirkan Tirani, maka Aristokrasi bisa melahirkan Oligarki. 

Pemerintahan yang dipimpin oleh Oligarki merupakan pemerintahan yang begitu sangat merusak tatanan dalam berdemokrasi hari ini, mengapa tidak karena pemerintahan yang Oligarki menimbulkan kecenderungan terjadi Abuse of Power (Peyalagunaan Kekuasaan). 

Kekuasaan Oligarki bisa kita maknai hari ini dengan ketika Eksekutif dan Legislatif bersatu atau berkomplot untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya. Kondisi Indonesia hari ini bisa kita lihat jika Eksekutif dan Legislatif di kuasai Oleha Partai yang Sama, soalnya adalah apakah mungkin fungsi control, check and balance dari Legislatif  berperan jika Eksekutifnya dari Partai yang Sama. Tentunya ini bisa terjadi komplotan atau Oligarki dalam Politik yang menguntungkan secara ekonomi.

Berbeda lagi dengan Nepotisme, nepotisme ialah kecendrungan untuk mengutamakan kerabat atau sanak saudara (KBBI V), pemahaman tentang Nepotisme di sistem Demokrasi ini pun sanagat merusak dalam proses Demokratisasi, 

Namun yang perlu kita cermati adalah dalam sistem demokrasi semua warga Negara memiliki hak yang sama entah itu di kacamata hukum maupun soal sosial Politik, kita tidak bisa memberikan stigma buruk ketika seorang anak atau kerabat dari Pemerintah terlibat hal-hal yang politis, karena mereka juga mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara, yang harus kita lihat adalah bagaimana kapabilitas (kemapuan atau kecakapan) dan keprofesinoalitas dalam melaksanakan kerja- kerja.

Yang berikutnya tantangan dari Demokrasi adalah Populisme. SP Lili Tjahjadi mengatakan bahwa Populisme ialah untuk mendapatkan kekuasaan politik hanya dirinya (partainya) lah satu-satunya pihak yang sunguh pantas mewakili Rakyat. Dengan demikian pengakuan diri absolut sebagai satu-satunya pihak yang paling benar merupakan cirri dari populis atau penganut faham populisme. 

Populisme sendiri adalah bentuk ketidakpuasan terhadap institusi politik yang sudah mapan, penganut faham ini kuat mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Oposisi, faham ini pun sering menyasar politik Identitas baik secara Ekonomi (kaya vs Miskin), Ras, dan Agama. Sudah tentuhnya ini  merupakan ancaman yang serius dikarenakan bahwa penganut faham ini anti Pluralisme. Pluralisme ada ciri dari msayrakat Indonesia yang begitu beragam.

Faham keberagaman adalah ciri dari memajukan Demokrasi Indonesia dimana kebhinekaan dan kebebasan di perkuat. Maka dari itu penting seorang yang Pluralisme dalam memimpin bangsa ini untuk terbebas dari ancaman-ancaman Demokrasi

9 Desember nanti kita melaksanakan Pesta Demokrasi ada 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Umum, ini termaksud Provinsi Sulawesi Tengah. 

Sulawesi Tengah yang luas wilayahnya 61 841,29 (data BPS 2016) yang lebih luas dari Provinsi-Provinsi yang berada di pulau Sulawesi sudah barang tentu pemimpin yang memiliki stamina yang kuat dan energik bisa menjangkau masyarakat pelosok dan seluruh wilayah Sulawesi Tengah agar terjadi kesetaraan dalam hak waraga negara.

Tentuhnya 9 desember kita maknai sebagai pesta 5 tahunan rakyat Sulawesi Tengah untuk menentukan nasip kita karena dalam Politik itu ada Nasibmu, Nasibku dan Nasib kita semua. Gunakan  hak suara kita dengan Baik, Cerdas dan Hebat. Mari kita biasakan diri kita dengan menolak pemimpin yang rela membayar suara kita untuk sahwat kekuasaanya ini demi atmosfir Demokrasi kita lebih baik