Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, telah berkerja untuk membangun negara agar dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak–hak setiap individu dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Elite agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elite Agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah dan pesantren, pengetahuan Agama dan kharisma, yang membuat dirinya dipatuhi segenap masyarakat di daerah, seringkali dalam sebuah Pilkada, para calon bersilaturahim ke pondok – pondok pesantren atau kerumah–rumah kiai, habib atau ulama, untuk meminta doa dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh elit Agama terhadap masyarakat sangat besar (Abd Halim :2014)
Elit agama yang pada awalnya bertitik fokus pada jalur kultural, yang dalam bahasa Cifford Greetz disebut cultural broker (makelar budaya), di tengah arus proses politik yang terjadi sekarang ini seakan menajdi aktor pemberi legitimasi politik. Garis perjuangan elit Agama bergeser seiring perubahan politik di republik ini, elit Agama mulai merambah wilayah politik partisan dengan segala manuver politik dukung–mendukung (legitimasi) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturahim, bahkan dengan mengeluarkan maklumat. Elit Agama yang semula digolongkan sebagai penjaga umat sekaligus basis kekuatan moral, namun kini tampilnya elit Agama dalam pentas politik untuk dukung-mendukung sudah tidak asing lagi.
Proses ini terjadi karena adanya simbiosis mutualisme untuk kepentingan tertentu demi mendapatkan bagian dari kekuasaan atau minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung. Sementara elit politik akan mendapatkan legitimasi moral keagamaan dari kiai, habib atau ulama sebagai bahan kampanye.
Ada sebuah hadist sangat populer yang menganjurkan sikap ini, yang sering dikutip dalam berbagai khotbah: “seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang pergi menemui umara, sedangkan sebaik-baiknya umara adalah mereka yang datang menemui ulama”. Berdasarkan penelitian hadist ini sebenarnya lemah (dha’if), tidak benar-benar meyakinkan orisinalitasnya. Namun fakta bahwa hadits ini sering seringkali dikutip oleh para ulama dan dai populer di Indonesia menunjukan bahwa kutipan di atas mengungkapkan sesuatu yang mereka rasakan secara mendalam (Martin V. Bruinessen, 1998)
Pilkada serentak tinggal mengitung hari, di masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid 19) Pemerintah pusat telah bersepakat akan tetap melaksanakan Pemilihan Umum secara serentak yang dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, ini termaksud Provinsi Sulawesi tengah, walaupun banyak kelompok-kelompok civil society yang menolak atas pilkada ini namun pemerintah tetap bersikukuh akan tetap melaksanakannya, padahal di balik demokrasi politik ada demokrasi kesehatan yang tidak boleh kita sampingkan, tapi perdebatan kita bukan disitu.
Yang menarik kali ini adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah yang di ikuti dua pasangan calon yaitu, Muh. Hidayat Lamakarate- Bartholemous tandigala yang di usung koalisi partai politik Gerindra, Pdip, Pbb, berkarya, Psi dan Gelora dan pasangan Rusdi mastura – Ma’mun amin yang di usung koalisi partai politik Nadem, Pks, Pkb, Hanura, Garuda, Perindo, Golkar.
Yang uniknya adalah dimana kali ini posisi lembaga Alkhairaat pada pilkada 2020 ? tentu saja tidak hilang diingatan kita pada saat pilkada 2015 yang mana pertarungan Longki Djanggola-Sudarto dan Rusdi Mastura-Ihwan Datu Adam. Pilkada 2015 Alkhairat dengan terang-terangn mendukung Rusdi Mastura yang ditandai dengan keluarnya Maklumat bernomor Istimewa/KUT.A/2015, di tanda tanggani oleh H.S. Saggaf Aljufrie selaku Ketua Utama Alkhairaat pada tanggal 17 Agustus 2015.
Sikap perubahan politik Alkhairaat pada 2015 tentu saja menimbulkan polemik diinteral Alkhairaat dan juga Abnaulkhairaat. Karena Bagi mereka yang menginterpretasikan maklumat sebagai sebuah fatwa ulama meraka menaatinya, namun bagi mereka yang menganggap itu keputusan politis karena hak yang melekat pada pribadi Ketua Utama Alkhairaat sebagai hak warga Negara yang menentukan sikap politiknya maka bisa saja para Abnaukhairaat memiliki pilihan politik yang berbeda dari keputusan Ketua Utama Alkhairaat.
Alasan Alkhaiaraat mendukung pasangan rusdi mastura beragam, berdasarkan rilis media online Antara News 17 oktober 2015, Ketua Utama memiliki alasan bahwa ini demi kepentingan umat bukan kepentingan individu atau material, ketua utama Alkhairaat melihat cudi sapaan akrab Rusdi mastura harapan bagi Umat khususnya masyarakat Sulawesi tengah, terutama bagi keluarga besar Alkahairaat. Lukman thahir juga menyatakan yang saat itu menjabat Sekjend PB Alkhairaat jika cudy menang Alkhairaat bisa mendapatkan alokasi dana secara rutin oleh Pemerintah daerah Provinsi sulawesi tengah, yang mana alkhairaat pada saat itu membutuhan dana sekitar 1,9 Miliar Rupiah untuk membiayai semua aktivitas Alkhairaat (Nurhidayat M. Ishak, Jurnal ASSEHR Vol 129, tahun 2017).
Namun pada pilkada kali ini Alkhairat kembali lagi ke khittah yang mana tertuang pada AD/ART Alkhairaat. yang mana pada tanggal 10-15 agustus tahun 1963 Alkhairaat mengadakan Muktamar yang ke-dua Sayyid Idrus bin Salim Aljufrie atau Guru tua Pendiri Alkhairaat menjelaskan bahwa Alkhairaat adalah organisasi non-politik dan tidak berafiliasi dengan organisasi manapun di Indonesia. Kembali ke khittah alkhairaat ini di tandai dengan pernyataan ketua umum PB Alkhairaat Habib Ali Aljufrie mengatakan secara kelembagaan Alkhairaat tidak melibatkan diri dalam politik (media online alkhairaat.sch.id: 2020), senanada dengan ini Plt Ketua Utama Alkhairaat Alwi bin Saggaf Aljufri menegaskan Alkhairaat tidak menempatkan diri dalam mendukung salasatu partai politik atau kandidat calon kepala daerah apalagi mencatut atau menggunakan nama dan foto salah seorang Tokoh Utama Alkhairaat untuk kepentingan kampanye politik (media online alkhairaat.sch.id: 2020).
Kita ketahui bahwa tahun 2015 Alkhairaat mendukung Cudy, dan tahun ini 2020 Cudy ikut kembali dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Provinsi Sulawesi tengah, dengan kembali pasifnya Alkhairaat pada pilkada kali ini apakah mungkin cudy tidak mampu lagi merebut simpati para petinggi Alkhairaat atau Cudy tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan Umat hari ini yang begitu Kompleks. Wallahu a’alam bishawab.
Komentar
Posting Komentar